KLB amanatkan Yudhoyono bentuk formatur

kongres luar biasa (klb) memandatkan ketua publik dpp partai demokrat susilo bambang yudhoyono membentuk formatur agar menyusun kepengurusan, itulah Salah satu dari tiga keputusan klb dalam sanur, bali, sabtu.

ketua sidang ee mangindaan menyampaikan tiga keputusan bersama hasil klb dan tertuang di keputusan klb partai demokrat nomor 04/pd/2013 tentang ketua publik terpilih partai demokrat 2013-2015.

tiga keputusan dan dituangkan dalam tiga pasal itu merupakan, pertama, memilih, mengangkat, juga menetapkan susilo bambang yudhoyono merupakan ketua umum dpp partai demokrat untuk waktu bakti 2013-2015. n.

kedua, memberikan mandat pada ketua publik terpilih agar membentuk formatur di rangka menyempurnakan kepengurusan.

Ketum PP Muhammadiyah komentari pasal santet

ketum pimpinan pusat (pp) muhammadiyah, din syamsuddin, menyoroti wacana supaya memasukkan pasal santet pada rancangan undang-undang perihal kitab undang-undang hukum pidana (kuhp).

sejauh hal-hal gaib dan metafisik tersebut dapat dibawa ke ranah hukum, ya cobalah saja, karena hukum kan harus banyak pembuktian objektif, serta pembuktian materiil, kata din pada gedung pp muhammadiyah jakarta, kamis.

din menyampaikan muhammadiyah belum benar-benar mengenal pasal santet dalam rancangan undang-undang perihal kuhp sebab masih perhatian pada rancangan undang-undang lain semisal rancangan undang-undang perihal organisasi masyarakat.

Insiden Lapas Cebongan rusak wibawa negara

ketua umum pp muhammadiyah din syamsuddin menilai penembakan empat orang tahanan dalam lembaga pemasyarakatan cebongan, sleman, yogyakarta, sudah merusak wibawa negara.

ini jelas memastikan kita kiranya wibawa negara serta pemerintah itu sudah runtuh, kata din syamsuddin di gedung pp muhammadiyah, jakarta, kamis.

dia menungkapkan presiden tidak dapat hanya memberikan pernyataan-pernyataan. tak boleh dengan presiden hanya dijawab negara tak boleh kalah, yang selalu diulang-ulang, sebab kalau tersebut diulang-ulang sebenarnya negara sudah kalah. masalah mendasar selama era reformasi sekarang ini law inforcement yang lemah.